abd halim
Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPW A-PPI) Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Wilayah Joe Sidjabat yang akrab dikenal sebagai Bung Joe, seorang Jurnalis dan pemerhati aset pemerintah khususnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, menyarankan agar pemerintah segera membangun website atau aplikasi khusus untuk penyewaan aset negara, pada Jum’at (08/11/24) pagi.
Usulan ini dimaksudkan untuk memberikan akses transparan kepada masyarakat dalam mengetahui, mengawasi, dan memanfaatkan aset negara seperti tanah, bangunan, dan benda tak bergerak lainnya sesuai dengan aturan hukum.
Menurutnya, langkah ini akan menjadi terobosan penting dalam tata kelola aset negara yang selama ini kerap kurang diketahui oleh publik terkhusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
“Pemerintah memiliki banyak aset yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, sayangnya, informasi tentang penyewaan aset negara ini belum tersosialisasi dengan baik. Dengan adanya website atau aplikasi yang transparan, masyarakat dapat mengetahui detail aset yang tersedia, prosedur penyewaan, dan biaya sewanya”, ungkap Bung Joe dalam keterangan Persnya di RSUD Lembang, Kota Bandung.
Ia mencontohkan website lelang.go.id yang telah berhasil menjual aset negara secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Konsep seperti lelang.go.id dapat dijadikan acuan. Disana, masyarakat dapat melihat dan mengikuti proses lelang aset negara dengan jelas. Hal yang sama seharusnya bisa diterapkan pada penyewaan aset negara, sehingga prosesnya lebih terbuka, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut memanfaatkan aset tersebut”, jelasnya lagi.
Dengan adanya platform digital untuk penyewaan aset negara, diharapkan juga dapat meningkatkan pemasukan negara dari pemanfaatan aset-aset yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal.
Selain itu, masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi penggunaan aset tersebut, sehingga potensi penyalahgunaan atau penyewaan yang tidak sesuai aturan bisa diminimalisir.
DPW A-PPI Sumut saat menggelar rapat perdananya yang lalu, menegaskan kepada para anggotanya bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah kunci dalam pengelolaan aset negara yang baik dari Pemerintahan Provinsi hingga ke Pemerintah Desa.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh aset negara dikelola dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan teknologi digital, kita bisa menciptakan sistem yang transparan, mudah diakses, dan dapat diawasi oleh siapa pun”, pungkas Bung Joe lagi.
Dan sebagai informasi, bahwa DPW A-PPI Sumut yang dinahkodai oleh Ketua DPW Hardep SH, Wakil Ketua Roymansah Nasution, Sekwil DPW Joe Sidjabat, Wakil Sekretaris Rahma Dani, Bendahara DPW Trisna Haryati, Wakil Bendahara Rolla Mutiara serta Ketua Bidang Infokom/IT Walter Siallagan S.H,. M.H, konsisten akan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat secara offline maupun online, baik video call maupun via chat aplikasi Whats App.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam kampanye kepada masyarakat luas di zaman digitalisasi yang semakin canggih ini supaya lebih terbuka pikirannya untuk dapat saling mengawasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap aset negara. (Abd Halim)
