abd halim
Medan – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, peran generasi muda, kaum milenial dan Gen Z kembali menjadi sorotan. Generasi muda dianggap memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik dan masa depan bangsa.
Dengan pemikiran tersebut, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menggelar dialog publik bertajuk “Pilkada Sumut, Arah Milenial Kemana?”.
Acara yang berlangsung pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, di Kopi Ketua, Jalan Prof. H. M. Yamin No.143, Medan.
Turut menghadirkan empat narasumber yakni politisi senior H. Fadly Nurzal, S.Ag, akademisi Dr. Warjio, Swangro Lumbanbatu, ST, M.Si dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Armansyah Ritonga, Sekretaris Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut, dengan moderator Irham Sadani Rambe SH, Kabid KP PW KAMMI Sumut.
Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, S.S., dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam perhelatan Pilkada sentak 2024. “Masa depan Sumatera Utara berada di tangan para pemuda dan kaum milenial, karenanya partisipasi aktif pemuda dalam pemilihan ini akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” ujar Wira.
Dikatakannya, Dialog Publik ini menjadi ruang diskusi yang diharapkan dapat membuka wawasan para peserta, khususnya kaum muda, tentang pentingnya peran mereka dalam politik. “Kita ingin mendengar apa yang diinginkan oleh generasi milenial, apa harapan mereka terhadap calon pemimpin, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih jauh,” tambah Wira.
Politisi senior H. Fadly Nurzal, menyatakan bahwa KAMMI merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong perubahan di Indonesia. Maka itu, KAMMI Sumut yang nota bene adalah kaum muda haruslah mengambil peran aktif dalam suksesi kepemimpinan daerah.
Fadly menyoroti pentingnya partisipasi pemilih, terutama generasi muda dalam suksesi kepemimpinan daerah. Menurutnya, rendahnya partisipasi pemilih bisa menghasilkan kepemimpinan yang tidak kuat dan semu. “Pemilih milenial yang tinggi adalah bonus demokrafi. Sumut, sebagai provinsi terbesar keempat di Indonesia, memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional, sehingga setiap perubahan di sini akan berpengaruh pada kawasan barat Indonesia dan juga nasional,” tegasnya.
Terkait kemana arah dukungan kaum milenial pada Pilkada Sumut seperti apa yang menjadi tema dialog, menurut Fadly, hal itu sepenuhnya tergantung pada pilihan masing-masing, karena setiap calon pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.
“Tetapi yang penting dan perlu diperhatikan, apakah calon pemimpin itu memberi ruang pada kaum muda. Artinya apakah kaum muda diberi ruang partisipasi yang cukup untuk mengartikulasikan bakat dan aspirasi mereka. Jika tidak, masa suara kaum muda dan bonus demografi itu tidak ada gunanya, karena tidak ada keterlibatan aktif kaum muda dalam proses pembangunan di daerah,” jelas Fadly.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Warjio, seorang akademisi dan pemerhati politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peran pemilih pemula dalam Pilkada kali ini. Menurutnya, pemilih pemula, yang sebagian besar berasal dari kalangan milenial, akan menjadi subjek penting dalam Pilkada karena jumlahnya yang signifikan.
“Pemuda, terutama kaum milenial, harus menjadi pemilih yang cerdas dan berani terlibat langsung dalam proses politik,” ujarnya.
Dr. Warjio juga menekankan bahwa generasi milenial tidak hanya penting sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. “Milenial memiliki akses informasi yang luas dan kemampuan untuk menggerakkan opini publik melalui media sosial. Ini adalah kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan demokratis dan transparan,” jelasnya.
Dia mengajak kaum muda untuk tidak hanya memilih berdasarkan popularitas kandidat, tetapi juga mempertimbangkan program kerja dan rekam jejak mereka.
Lebih lanjut, Dr. Warjio menyoroti perlunya pendidikan politik bagi generasi muda. Menurutnya, pendidikan politik yang baik akan mendorong partisipasi aktif milenial dalam proses demokrasi, tidak hanya pada saat pemilihan, tetapi juga dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelahnya. “Kesadaran politik yang tinggi di kalangan milenial akan menjamin terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah Dr. Warjio.
Sementara itu, Sekjen GAMKI yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumut, Swangro Lumbanbatu, mengajak kaum milenial untuk tidak takut mencoba dan berpartisipasi aktif dalam politik. “Pemilu yang berkualitas adalah bagian dari demokrasi yang berkualitas. Milenial harus berani mengambil peran dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” ucar Swangro.
Politisi Muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Armansyah Ritonga, mengungkapkan bahwa dinamika politik di Indonesia berlangsung sangat cepat dan penuh tantangan. Dalam situasi yang terus berubah ini, kaum muda dituntut untuk lebih tanggap dan mampu mengikuti perkembangan politik dengan baik. Menurut Armansyah, ketertinggalan dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses politik akan berdampak negatif pada masa depan bangsa, sehingga kaum muda perlu lebih serius dalam memperhatikan isu-isu politik yang ada.
Armansyah juga menekankan pentingnya pemimpin muda yang mampu mewakili aspirasi dan kepentingan kaum muda. Ia berpendapat bahwa kehadiran pemimpin muda dalam kancah politik tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan generasi muda. Oleh karena itu, Armansyah berharap agar kaum muda dapat lebih berperan aktif dalam menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah dan masa depan mereka.
Para peserta yang hadir pada dialog ini, terlihat antusias mengikuti jalannya acara. Mereka tidak hanya mendengarkan paparan dari para pemateri, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
Dengan semakin dekatnya Pilkada Sumut, Dialog Publik ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi milenial Sumatera Utara untuk lebih terlibat dalam proses politik, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. (Abd Halim)
